Untuk menambah keyword blog saya, saya mengeluarkan tentang
Perkembangan Kolonalisme Dan Imperialisme Bangsa Barat Dan Juga Kebijakan- Kebijakan Pemerintahan Belanda Terhadap Bangsa Indonesia, walaupun saya harus jujur saya memang copas dari guru IPS saya buririn silahkan membaca :
Perkembangan Kolonalisme Dan Imperialisme Bangsa Barat Dan Juga Kebijakan- Kebijakan Pemerintahan Belanda Terhadap Bangsa Indonesia
Pertama-tama Apasih Arti Kolonialisme dan Imperalisme ???
Kolonialisme : Penguasaan suatu wilayah oleh negara lain
Imperalisme : Suatu Paham Politik Yang menjajah bangsa lain dengan mengambil kekuasaan dan Keuntungan.
KEMUNDURAN VOC
Tahun 1799, VOC mengalami masa kemunduran.
Kemunduran tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor berikut:
- Gencarnya Persaingan dari Negara Perancis dan Inggris.
- Korupsi dan pencurian yang dilakukan pegawai VOC.
- Maraknya perdagangan gelap di jalur Monopoli VOC.
- Besarnya anggaran belanja Voc tidak sebanding dengan Pemasukan.
PEMBUBARAN VOC
- Louis Napoleon Bonaparte sebagai raja belanda MEmutuskan supaya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799
- Louis Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk Herman Willem Daendels Sebagai gubernur jendral di Indonesia
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAENDELS
Daendels dalam melaksanakan tugasnya melakukan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut.
- Membuat jalan raya Anyer sampai Panarukan denagan kerja Rodi
- Membuat pabrik senjata di semarang
- Membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung kulon
Untuk mendapatkan dana, Daendels menetapkan beberapa peraturan:
- Penyerahan pajak berupa hasil bumi (Contingenten)
- Kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditapkan(Verplichte leverantie)
- kewajiban yang ditetapkan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi(Prianger Stelse)
KEKEUASAN INGGRIS DI INDONESIA
- Inggris menguasai Indonesia di mulai sejak tahun 1811 setelah Inggris melakukan serangan dart dan laut di wilayah kekuasan Belanda di pulau Jawa
- Akibat serangan tersebut Belanda menyerah tanpa syarat dan menandatangani PERJANJIAN TUNTANG PADA 11 SEPTEMBER 1811
ISI PERJANIAN TUNTANG
- Seluruh kekuatan militer yang berada di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
- utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
- Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
EIC Melalui Lord Minto menunjuk Sir Thomas Raffles (1811-1813) sebagai gubernur jendral\
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN RAFFLES
Kebijakan penting yang dilakukan Raffles antara lain:
- Membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 daerah Kerasidenan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan mengatur dan mengawasi Pulau Jawa.
- Raffles juga menghapus kerja rodi.
- Menghapus semua kebijakan Daendels.
- Mengadakan sistem pemungutan sewa tanah.
KEMBALINYA KEKUASAAN BELANDA DI INDONESIA
Tahun 1814, Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Konvensi London.
Selanjutnya, Pemerintah Kolonial Belanda dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan Van der Capellen, Elout, dan Buyskes.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, pemerintah kolonial Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan asas liberal.
Kebijakan tersebut adalah Landrent System (sistem sewa tanah). Raffles berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat. Jadi, semua tanah milik pemerintah Inggris. Orang yang ingin memiliki tanah harus penyewanya dari pemerintah dan membayar sewa pajak yang disebut sewa tanah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels, kebijakan ekonomi dilakukan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda, yaitu:
Pemerintah Belanda menjual tanah-tanah milik Gubernemen kepada pihak partikelir.
kebijakan Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Adapun pokok-pokok kebijakan ini adalah bahwa berdasarkan perjanjian, penduduk Indonesia menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang ditetapkan Gubernemen.
Membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
UNDANG UNDANG AGRARIA
Untuk menjamin kepentingan rakyat dan para pemodal, pada tahun 1870 ditetapkan Undang-undang Agraria. Isi undang-undang ini adalah sebagai berikut.
Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun.
Tanah milik pemerintah antara lain, tanah yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, serta tanah milik adat.
Tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah semacam itu boleh disewa oleh pengusaha swasta selama lima tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG POLITIK DI INDONESIA
Di bawah pemerintahan Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politik di Indonesia meskipun hanya terbatas di Jawa.
Saat itu, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan.
Tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (landraad).
KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG POLITIK DI INDONESIA
Pada masa Daendels, pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk memperkuat angkatan bersenjatanya.
- Pemerintah Belanda merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
- Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
- Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.
- Untuk menyukseskan kebijakan ini, pemerintah Belanda tidak segan-segan memecat pejabat-pejabat pemerintah maupun kerajaan yang menentang. Contohya adalah Sultan Banten dan Sultan Cirebon.
KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA
Pemerintahan Belanda melaksanakan Politik Pintu Terbuka.
Menerapkan kebijakan (politik) Etis. Kebijakan ini meliputi bidang transmigrasi, irigasi, dan pendidikan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA
Pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crawford, dan Mackensie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia.
Pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi untuk memajukan kebudayaannya.
Raffles sendiri kemudian menerbitkan buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA
Pada masa Herman Willem Daendels, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk kerja rodi.
Akibatnya, tidak sedikit korban yang meninggal dari kebijakan ini.
Selain itu, kemiskinan dan kemelaratan timbul di mana-mana. Hal ini terjadi karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang, dan peternakannya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk kerja rodi.
Terdapat pula penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kebijakan Sistem Sewa tanah, sebagai berikut:
Tanah yang diserahkan untuk ditanami tanaman ekspor lebih dari seperlima, bahkan kadang-kadang setengahnya.
Tanah yang dipilih untuk ditanami tanaman ekspor adalah tanah yang subur sehingga tanah yang tersisa untuk penduduk hanya tanah-tanah yang kurang subur.
Waktu bekerja pada pemerintah untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan lebih dari ketentuan 66 hari.
Lahan yang disediakan untuk tanaman ekspor tetap dikenakan pajak.
Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA
Pada masa Thomas Stamford Raffles, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Namun, dalam kenyataannya kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala berikut.
Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia.
Pegawai pemerintahan yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem ini jumlahnya terbatas.
Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru.
Kepemilikan tanah masih berciri tradisional.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA
Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial.
Dengan kenyataan seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure (hukum), tetapi secara de facto (nyatanya) dikuasai oleh pemerintah kolonial.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA
Munculnya kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yaitu:
- Kelompok masyarakat Eropa menempati kelas teratas.
- Kelas di bawahnya adalah kelompok masyarakat bangsawan.
- Kelompok masyarakat jelata menempati kelas terendah.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN BUDAYA DI INDONESIA
Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tertentu. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal.
Muncul berbagai tradisi barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi dansa.
Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Tradisi lokal juga ada yang berakulturasi dengan budaya Barat (Belanda) terutama di Jawa.
Demikian walaupun masih kurang semoga bermanfaat . . .
Mudah bukan . . .Ayo berkomenlah sebanyak-banyaknya karena akan meeningkatkan backlink kalian, karena blog ini sudah ber PR 0
Trims . . . kembali lagi ya . . .
